BERITA UTAMA ::.
KABAR DIVISI ::.
KANWIL KEMENKUM PABAR IKUTI SOSIALISASI KEWENANGAN KPK DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, DAN PENGADUAN PUNGLI
Promosi dan Mutasi Ditentukan oleh Penilaian Kompetensi
KANWIL KEMENKUM PABAR DAN RRI MANOKWARI TEKEN PKS
GELAR REKONSILIASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA LAPORAN KEUANGAN DAN BMN TAHUN 2024, KEMENKUMHAM OPTIMIS RAIH WTP KE-16
RAPAT EVALUASI DAN MONITORING ZONA INTEGRITAS DI KEMENKUM PAPUA BARAT, PASTIKAN SEMUA DATA DUKUNG TERPENUHI
Jadi Narasumber, Adel Chandra Soroti Kesadaran Hukum di Sekolah
Kakanwil Kemenkum Pabar Pimpin Rapat Monev Kinerja Kehumasan
Pemerintah Sahkan Kepengurusan Dekopin yang Baru
Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana
Menteri Hukum Tegaskan Paulus Tannos Masih Berkewarganegaraan Indonesia
KABAR PUSAT ::.
-
Ziarah Bukan Hanya Tradisi, Tetapi Refleksi Nilai Perjuangan Yang Perlu Diwarisi
Jakarta - Upacara tabur bunga dan ziarah yang dilakukan jajaran Kementerian Hukum (Kemenkum) bukan hanya sekadar tradisi. Kegiatan ini merupakan refleksi nilai perjuangan para pahlawan yang perlu diwarisi oleh
... -
Indonesia - Polandia Perkuat Kerja Sama Hukum, Menuju Penandatanganan Perjanjian MLA dan Ekstradisi
Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Polandia untuk Indonesia, Barbara Szymanowska. Pertemuan ini menjadi
... -
Menkum: Menjadi Tentara Asing, Secara Hukum Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan, Butuh Proses Hukum Jika Ingin Kembali WNI
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti
... -
Menuju Ekonomi Berdaulat, Presiden Luncurkan 80 Ribu Koperasi Berbadan Hukum
Klaten - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah meluncurkan kelembagaan 80.081 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah berbadan hukum di
...
-
Siaran Pers - Kolaborasi Menyukseskan Program Koperasi Merah Putih
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam usaha pengesahan Badan Usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih
... -
Siaran Pers - Pelantikan Pimti Pratama
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward O.S. Hiariej, saat melantik dan mengambil sumpah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) mengangkat kisah moral
... -
Siaran Pers - Penyerahan DIM RUU KUHAP
Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai RUU KUHAP kepada Komisi
... -
Siaran Pers - Pembukaan Olahraga Hari Pengayoman
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej membuka rangkaian peringatan Hari Pengayoman Ke-80 Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun 2025. Pembukaan Hari Pengayoman Ke-80 ini dimulai
...
-
Narasi Tunggal: Instansi Pemerintah dan Stakeholder Terkait Siap Layani Angkutan Lebaran 2019
Menyambut musim mudik Lebaran 2019, Kementerian Perhubungan telah menyediakan dan memeriksa kesiapan Angkutan Lebaran dengan dilaksanakannya Ramp Check armada mudik, mudik gratis darat, laut dan kereta api, posko terpadu, dan
... -
Narasi Tunggal: Fokus Pembangunan Manusia Melalui Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan
... -
Narasi Tunggal - Kemendikbud Imbau Pemda Segera Tetapkan Zona Persekolahan dan Juknis PPDB 2019
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di dalam aturan ini,
... -
Narasi Tunggal, Waspada Investasi Ilegal Berkedok Koperasi
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengawasan melakukan pengawasan ketat terhadap operasional koperasi untuk mencegah praktek pengumpulan dana masyarakat secara ilegal. Maraknya investasi ilegal disebabkan sebagian
...